HarusTahu.info - Meskipun Perancis dan Mahkamah Agung telah beroperasi bersama untuk memfasilitasi sistem politik Perancis selama berabad-abad, Meskipun keduanya adalah institusi politik di negara ini, Perancis dan Mahkamah Agung berbeda dalam cara mereka mengatur dan bertanggung jawab atas tugasnya. Ini artikel akan menyoroti perbedaan antara pemerintah Prancis dan Mahkamah Agung.
Struktur
Pemerintah Prancis terdiri dari presiden, parlemen, dan kebijakan yudisial. Presiden terpilih oleh pemilih Prancis dan mengawasi Departemen Pemerintahan dan proses perundangan. Parlemen terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat adalah bagian tua dari parlemen yang memberikan persetujuan atas peraturan baru dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan badan legislatif yang terdiri dari wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab atas penyusunan peraturan baru. Mahkamah Agung adalah institusi yang menjalankan proses yudisial dan menilai apakah suatu hukum ada atau tidak.
Kekuasaan
Presiden Prancis memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan baru dan gagasan, namun sebagian besar undang-undang disetujui oleh parlemen. Sekali undang-undang disetujui, Mahkamah Agung memutuskan apakah undang-undang itu sah dan telah disetujui secara sah. Pemerintah Prancis juga memiliki wewenang untuk menghukum orang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Namun, aplikasi hukum yang diterapkan oleh pemerintah Prancis harus dikonfirmasikan oleh Mahkamah Agung.
Proses Politik
Mahkamah Agung tidak terlibat dalam proses politik Perancis. Mereka hanya memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi hukum dan menilai apakah suatu undang-undang telah disetujui secara sah. Pemerintah Prancis juga memiliki hak untuk mengumumkan peraturan baru dan mengubah undang-undang. Ini berarti bahwa Mahkamah Agung hanya memiliki wewenang untuk meninjau ulang undang-undang dan mengkonfirmasikannya. Namun, Pemerintah Prancis yang memiliki wewenang penuh atas undang-undang dan peraturan.
Komentar (0)