Jago Lagu
Jago Lagu

Pengaruh Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Laut China Selatan

Pengaruh Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan  di Laut China Selatan

Pengaruh Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Laut China Selatan (harustahu.info)

HarusTahu.info - Laut china selatan merupakan jalur perdagangan maritim tersibuk di rantau Asia Tenggara yang bisa mempengaruhi perekonomian seantero dunia dan kebijakan perdagangan banyak negara. Maka dari itu, melindungi stabilitasnya adalah sebuah keharusan demi terciptanya kekondusifan wilayah yang merupakan syarat wajib melakukan aktivitas perekonomian seperti industrialisasi dan menarik investor agar mau menanam modal. Tetapi berita yang berkembang belakangan menunjukkan bahwa situasi yang terjadi disana sedang tidak baik-baik saja.

Contoh kasus pertama datang dari negara tetangga kita, yaitu Filipina. Meskipun Filipina sudah memenangkan gugatan atas sengketa perbatasannya di Laut Filipina Barat dalam peradilan Mahkamah Arbitrase Internasional yang berpusat di Den Haag itu, tetapi nampaknya China tidak menerima kekalahannya. Terdapat peningkatan agresivitas kapal-kapal milik Coast Guard China pada wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Riak sekecil apapun bakal mengacaukan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang melewati kawasan ini. Yang pada ujungnya menyulut efek domino bagi sirkulasi perekonomian dunia. Jika kita punya asumsi bahwa perang terbuka tidak mungkin lagi terjadi di dunia yang dipenuhi dengan hegemoni ekonomi dan soft power seperti sekarang ini, nampaknya kita mesti belajar dari kasus perang Nagorno-Karabakh dan invasi Rusia ke Ukraina yang sekarang ini masih sedang panas-panasnya. Jika itu juga masih belum cukup untuk membuatmu berubah pikiran,

Indonesia mesti lebih aktif memainkan percaturan politik global untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasannya, tidak hanya netral dan pasif dalam menerima keadaan. Karena politik hubungan luar negeri pasti sedikit banyak memiliki dampak pada urusan domestik negeri seperti kebijakan perdagangan dan ekonomi.

Tidak ada yang bisa dilakukan rakyat Filipina jika situasi saat ini tidak memihak mereka. Angkatan bersenjata yang kekurangan kapal perang, kapal patroli, serta terbatasnya anggaran yang dimiliki, mengakibatkan Tiongkok tidak mampu memberikan efek deterrence. Pesatnya pertumbuhan militer Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir juga mungkin menjadi alasan meningkatnya konflik di wilayah tersebut. Kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua bangsa dalam hubungan internasional tentang betapa pentingnya ‘big stick diplomacy’ untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Interaksi yang terjadi antara dua negara atau multilateral tidak selalu bisa diselesaikan dengan ‘good boy way’, terkadang kita masih memerlukan instrumen konvensional, hard power suatu negara, seperti militer.


Prinsip ini dipopulerkan oleh salah satu presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, yaitu ‘Big Stick Diplomacy’ dan terkenal dengan jargonnya: “berbicaralah dengan lembut dan bawalah tongkat besar”. Tanpa menyangkal pentingnya soft power di era modern, hard power seperti armada angkatan laut yang besar dan peluncur rudal yang canggih masih relevan dengan dinamika geopolitik saat ini. Karena dalam interaksi internasional ini, ketika diplomasi berjalan tidak sesuai rencana kita, pilihan terakhir adalah dengan melalui konfrontasi militer, sama seperti hukum rimba: ‘survival of the fittest’.


Dari Filipina, kita beralih ke tuan rumah kekuatan regional di Asia Tenggara. Sama seperti pemain besar lainnya di kawasan Asia Tenggara, sebagai salah satu negara terpenting di ASEAN secara geografis, Indonesia mengandalkan pertumbuhan ekonominya pada stabilitas aktivitas perdagangan yang melewati Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Meski tidak seburuk Filipina, Indonesia juga mendapat pengalaman kurang menyenangkan selama rekam jejaknya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Pengalaman buruk tersebut ditandai dengan protes diplomat Tiongkok terhadap eksplorasi dan pengeboran minyak dan gas Indonesia serta protes terhadap latihan militer dengan Amerika Serikat. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita sejauh mana Tiongkok mampu menguji kedaulatan Indonesia. Belakangan, kapal-kapal Indonesia dan Tiongkok saling membayangi di sekitar ladang minyak dan gas usai protes.

Setidaknya ada tiga hal yang bisa diusahakan


1. Perubahan Doktrin Pertempuran

Angkatan Laut Indonesia perlu mengubah doktrin perang mereka. Dari yang sebelumnya ‘green water navy' menjadi ‘blue water navy'. Beralih dari paradigma yang sebelumnya hanya bersifat defensif dengan hanya melindungi wilayah dalam negeri, menjadi ofensif dengan kemampuan untuk mengirimkan aset militer ke luar wilayah perairan demi mencegah serangan musuh sebelum mencapai wilayah kita sendiri.


Wujud dari realisasi rencana ini dapat berupa perubahan selera (preferensi) Angkatan Laut dalam membangun postur kekuatannya yakni dengan membeli jenis kapal perang dengan tonase yang lebih besar. Dari yang awalnya masih menggunakan kapal kecil seperti FAC, korvet, atau fregat ringan, kita sedang beralih ke jenis kapal perang yang lebih besar seperti OPV (Offshore Patrol Vessel) atau fregat berat yang memiliki kemampuan berlayar di lautan dan dapat berlayar melintasi lautan luas dengan ombak tinggi dan daya tahan lebih lama. TNI Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan telah mengontrak galangan kapal milik negara/swasta lokal untuk mengaktualisasikan rencana strategi ini, dan sedang dalam proses untuk mencapai impian armada dengan kemampuan berlayar di lautan melalui pembangunan proyek 'FMP' (Frigat Merah Putih) bekerjasama dengan PT. PAL dan dua unit OPV 90 meter yang sedang digarap oleh PT. Daya Radar Utama (kemudian perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT. Noahtu Shipyard). Dan juga galangan kapal asing turut terlibat dalam program modernisasi militer Indonesia dengan pengadaan dua unit kapal perang jenis OPV kelas Thaon di Revel (PPA) yang dibangun oleh Fincantieri, Italia.

2. Mengembangkan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Industri pertahanan lokal Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Bermula dari nasionalisasi perusahaan kolonial Belanda, hingga saat ini Pindad telah menjadi salah satu pemasok utama TNI selain PT. PAL dan PTDI. Namun, usia tidak selalu sejalan dengan kemajuan, terutama dalam industri manufaktur. Kita bisa menandingi Singapura dengan ST Engineering-nya, yang lebih muda dari industri pertahanan kita namun sudah menjadi pemain top di pasar global.


Perkembangan industri pertahanan nasional suatu negara didukung oleh kondisi keuangan yang kuat, kemauan politik dan komitmen RnD dari pemerintah. Oleh karena itu, banyak pakar pertahanan yang menyatakan bahwa anggaran belanja ideal untuk sektor pertahanan suatu negara seperti Indonesia adalah 1,5% dari PDB. Sejauh ini, kita baru mencapai kurang lebih 0,8% dari PDB (dari data Kementerian Keuangan tahun 2022), hampir setengahnya dan masih jauh dari standar yang layak atau bahkan standar minimum. Persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi para petinggi Indonesia, jika kita tidak mempunyai kemauan politik untuk meningkatkan belanja pertahanan.


Industri pertahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendapatan saja. Sebab di pasar militer, hanya ada satu entitas yang bisa membeli produk pertahanan, yakni pemerintah. Namun di sisi lain, hingga saat ini anggaran pertahanan tahunan Indonesia masih terbatas dan jauh di bawah ideal. Kebijakan pengadaan senjata juga dapat berubah sewaktu-waktu ketika ada pengaruh politik atau pergantian pejabat tinggi. Kerumitan ini juga menambah ketidakpastian permintaan pasar terhadap industri pertahanan nasional.

Oleh karena itu, industri pertahanan nasional harus mengadopsi teknologi dual use (teknologi yang dapat digunakan untuk dua tujuan, baik militer maupun komersial). Seperti pada akhir tahun 70-an, rezim orde baru di bawah Presiden Soeharto memang mengembangkan kemajuan industri pertahanan nasional atas nama 'industri strategis' untuk kebutuhan militer dan tujuan komersial yang berorientasi pada keuntungan. Dengan tujuan agar 80% produknya digunakan untuk pasar komersial, sedangkan 20% sisanya untuk pasar militer saat itu.[23] Kebijakan ini dapat menghidupkan dan menjaga keuangan industri pertahanan nasional kita serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara.


Dan untuk menguasai teknologi maju tersebut, barang-barang yang bersifat dwiguna diperoleh dan disediakan atas kemauan dan keseriusan pemerintah melalui kerja sama dan kontrak dengan mitra luar negeri (negara maju dengan teknologi dan industri militer yang maju). Dari negara eksportir tentu mempunyai peraturan yang mengatur bagaimana teknologi tersebut bisa diperoleh. Sekali lagi, diperlukan kedekatan bilateral dan hubungan diplomasi antar negara mitra.

Pemerintah Indonesia juga perlu mengatur kebijakan perdagangan untuk membebankan kewajiban kepada mitra pertahanan asing, guna menjaga stabilitas keuangan industri dan bersaing di pasar masa depan. Contoh kebijakan perdagangan seperti kewajiban memberikan offset terhadap industri pertahanan lokal kita yang dapat diwujudkan dalam bentuk investasi dan transfer teknologi.

Kebijakan perdagangan ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dalam bentuk offset seperti: izin memproduksi suku cadang militer dan sistem/sub-sistem pertahanan di dalam negeri, memberikan manfaat bagi perekonomian berupa fasilitas MRO (maintenance, Repair dan overhaul) dan akses peluang. untuk bergabung dengan rantai pasokan global. Semua offset ini berdampak baik bagi perekonomian domestik Indonesia dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru dan menyerap lebih banyak tenaga kerja serta melindungi perekonomian dalam negeri dengan mengantisipasi defisit neraca perdagangan.


3. Bergabung atau Membentuk Aliansi Pertahanan

Hal ini mungkin terdengar kontroversial, namun non-blok sudah tidak relevan lagi dengan situasi geopolitik saat ini, dan aliansi keamanan atau multi-alignment mungkin bisa menjadi alternatif jawaban yang baik untuk permasalahan keamanan saat ini di beberapa kawasan. Di Asia Tenggara sendiri, pakta pertahanan bukanlah sesuatu yang baru bagi kawasan. Dulu ada SEATO (dinonaktifkan sejak 1977), sekarang ada QUAD dan yang terbaru AUKUS.

Sayangnya, ASEAN sebagai organisasi kerja sama regional asli di kawasan, antara negara-negara Asia Tenggara dalam konteks zaman modern, tidak memiliki kebijakan pakta pertahanan bersama atau koalisi militer seperti NATO. Meskipun sudah ada kerja sama militer dan pertahanan di bidang keamanan di antara negara-negara anggota ASEAN sejak lama, sebagian besar hanya bersifat bilateral atau trilateral. Perilaku ASEAN ini sangat dipengaruhi oleh Deklarasi Bangkok yang menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara harus menjadi zona yang damai dan netral.

Anggota ASEAN yang memiliki kepentingan yang sama di Laut Cina Selatan melawan Tiongkok dapat membentuk aliansi militer dan mencari bantuan dari kekuatan regional lainnya seperti Jepang dan Australia, serta negara adidaya seperti Paman Sam. Memang benar, keterlibatan AS merupakan suatu keharusan untuk mengimbangi Tiongkok. Tanpa AS, tidak ada kekuatan yang mampu menentang perluasan klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan. Kehadiran pasukan AS dan Angkatan Lautnya diperlukan untuk menjamin Laut Cina Selatan tetap damai sebagai jalur pelayaran, dan terbuka bagi semua kapal di seluruh dunia.

Oleh karena itu, kebijakan dan peraturan bersifat dinamis dan disesuaikan dengan respons terhadap tantangan dan ancaman yang kita hadapi. Dengan membentuk pakta keamanan atau bergabung dengan aliansi militer, membuka peluang kita untuk mengakses teknologi kunci dalam pertahanan dan kerja sama militer untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi armada besar angkatan laut Tiongkok. Untuk menciptakan perdamaian, kita harus bersiap menghadapi perang. Terkadang menjadi pasifis dan bersembunyi di balik kata 'netral' bukanlah keputusan yang baik.

Kesimpulan

Indonesia mempunyai prinsip politik internasional tersendiri yang disebut politik luar negeri 'bebas dan aktif' (atau bisa juga disebut 'independen dan aktif') yang pertama kali dipopulerkan oleh salah satu founding father kita Bung Hatta, yang tidak bisa diartikan sebagai netral dan pasif. posisi. Kita juga harus melihat kembali definisi 'non-blok' dari founding father kita yang lain, Presiden Soekarno pernah mengatakan dalam pidatonya di Beograd, Serbia pada tahun 1961, “...Non-blok bukanlah netralitas, ini bukan suatu sikap. berpura-pura tidak bersalah atau munafik dari seseorang yang menghindar dari wabah, politik non-blok adalah tidak menemukan posisi netral jika terjadi perang, politik non-blok tidak berdiri netral tanpa warna tersendiri. menjadi Non-blok bukan berarti menjadi bemper antara dua kekuatan yang kuat…”.

Sebagai penutup, senada dengan apa yang diungkapkan pendiri FPCI Dr. Dino Patti Djalal dalam video youtube shorts terbarunya juga. Ia menyatakan bahwa ‘bebas aktif’ adalah sebuah prinsip, bukan strategi. Mandiri dan aktif artinya Indonesia bebas memilih posisi, strategi dan rencana sendiri, tanpa bergantung dan terkekang pada satu pihak, demi mencapai perdamaian. Kecenderungan geopolitik dunia kita semakin mendekati dari non-aligned menjadi multi-aligned. Ancaman yang ada saat ini bukan lagi soal ideologi seperti era Perang Dingin dulu, melainkan persaingan kepentingan nasional masing-masing negara (nasionalisme ekonomi).

Kita mempunyai hak penuh atas perairan kita di Laut Natuna Utara untuk mengeksploitasi sumber daya migas demi kesejahteraan perekonomian nasional, sehingga kita tidak perlu takut dengan pihak luar yang mengancam kita dengan klaim-klaimnya yang tidak masuk akal. Kita tidak boleh membiarkan kedaulatan kita diperkosa oleh kekuatan asing di halaman depan kita sendiri.

 Semua poin dalam tulisan ini saling berhubungan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena dalam merancang pertahanan negara kita perlu berpikir secara holistik, tidak hanya dengan angkatan bersenjata tetapi juga industri manufakturnya, kondisi keuangan (menguntungkan secara ekonomi), dan diplomasi pemerintah. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat postur pertahanan militer kita, yang tidak dapat mencapai dominasi regional, tanpa mendapatkan dukungan dari ekosistem industri pertahanan nasional yang kuat dan didukung oleh lingkungan pendanaan kesehatan. Berteriak sekali lagi, prinsip kita bebas dan aktif! Bukan ‘lemah dan malas’.



Hits: 124x | Berikan Komentar!

Nafisathallah
Kerja Lepas

Anak SMA yang magang di berbagai Media Internet, tertarik dalam paleontologi, geografi, dan sejarah

Komentar (0)
Tinggalkan Komentar
Ingatlah untuk selalu berkomentar dengan sopan sesuai pedoman situs ini
Komentar ()

MENARIK UNTUK DIBACA!

Bagaimana Cara Merawat Motor Harley Davidson dan Menjaga Performa Tetap Oke
NULIS ?