Jago Lagu
Jago Lagu
[CLOSE]

Sedang Hangat, Ini Penyebab Faida Bupati Perempuan Yang Dilengserkan Oleh DPRD

Sedang Hangat, Ini Penyebab Faida Bupati Perempuan Yang Dilengserkan Oleh DPRD

Sedang Hangat, Ini Penyebab Faida Bupati Perempuan Yang Dilengserkan Oleh DPRD

HarusTahu.info - Berita yang sedang ramai di Kabupaten Jember adalah di makzulkannya bupati atau kepala daerah oleh DPRD, lantas kenapa hal ini bisa terjadi? DPRD Jember menilai Faida telah melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan.  

Penyebab Pemakzulan Faida Bupati Jember

Dikutip dari CNN Indonesia. Syauqi mengatakan usulan pemberhentian Faida dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket kepada Faida beberapa wakti lalu. Menurutnya, Faida tak mengindahkan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam pengajuan hak interpelasi dan hak angket tersebut.

Pelaksanaan hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, dan hak angket diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Hak interpelasi merupakan hak yang melekat pada anggota DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.


Berdasarkan PP 12/2019, usulan pengajuan hak interpelasi DPRD dapat disahkan apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui lebih dari 1/2 jumlah Anggota DPRD yang hadir.


Sementara itu, hak angket merupakan langkah DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bila usul hak angket disetujui, DPRD wajib membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Setelah itu, DPRD menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Kepala Daerah.


Penyebab Lain Pemakzulan Faida Bupati Jember

Ribuan masyarakat Jember serta tenaga honorer atau non PNS Pemkab Jember merasa dirugikan. Alasan kedua, kebijakan Bupati Jember melakukan mutasi dengan melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh Bupati.


Paling lambat 14 hari. “Namun, sampai dengan saat ini Bupati Jember tidak mematuhi rekomendasi tersebut dan justru mengulang-ulang kesalahan yang sama dengan melakukan mutasi ASN berturut-turut,” papar dia.


Alasan ketiga, mutasi selama kurun waktu tahun 2015 telah melakukan mutasi ASN dengan menerbitkan 15 SK Bupati. Mendagri menilai semua mutasi tersebut melanggar sistem merit dan Peraturan Perundang-undangan. Akhirnya, Mendagri dan Gubernur meminta Bupati untuk mencabut 15 SK mutasi itu.

Bupati diminta mengembalikan posisi jabatan sebagaimana kondisi per Januari 2018. Namun, hal tersebut tetap dibiarkan meskipun sudah melakukan mediasi lebih dari lima kali. Alasan keempat, kebijakan Bupati merubah 30 Perbup KSOTK juga menyebabkan kekacauan tata kelola pemerintah Jember. Dampaknya mengganggu sendi pelayanan kepada Masyarakat.

Jadilah pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugas dan amanat orang banyak.



Total dibaca: 2010x | Berikan Komentar!


Penulis : Harus Tahu Rakyat
Redaksi Harus Tahu

Dapatkan informasi seputar perkembangan dan berita suara rakyat terbaru.

Komentar (0)
Tinggalkan Komentar
Ingatlah untuk selalu berkomentar dengan sopan sesuai pedoman situs ini
Komentar ()

Jasa Pembuatan Aplikasi Website Database Custom!

Pembuatan Website!

MUNGKIN ANDA TERTARIK

Apa itu Upper Middle Income Country, Tahun ini Indonesia Termasuk di Dalamnya
NULIS ?