Jago Lagu
Jago Lagu
[CLOSE]

Situs DPR RI di Sambangi Hacker Tampilan Berganti Dewan Pengkhianat Rakyat

Situs DPR RI di Sambangi Hacker Tampilan Berganti Dewan Pengkhianat Rakyat

Situs DPR RI di Sambangi Hacker Tampilan Berganti Dewan Pengkhianat Rakyat

HarusTahu.info - Nampaknya situs web resmi DPR RI tidak luput dari serangan hacker pada tanggal 8 Oktober 2020, disinyalir peristiwa ini tidak luput dari beredarnya isu terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang ramai diperbincangkan.

Situs Web DPR RI Diretas Hacker

Pada laman resmi DPR RI, nampak terlihat normal-normal saja. Namun ketika membaca dengan teliti ada yang aneh dengan headline situs web tersebut.

Headline yang semula bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah berganti menjadi "Dewan Penghianatan Rakyat Republik Indonesia"


Kabar ini menjadi viral di media sosial khususnya Twitter, dengan cepat informasi ini menyebar dan telah tercatat 10ribu kali retweet pada sebuah postingan twitter tersebut.


Bukan kali pertama, serangan hacker kepada situs pemerintah sudah sering terjadi sejak dulu. Biasanya hal ini dilakukan untuk memerangi ketidakadilan dalam sebuah kebijakan pemerintah.

Dari sini terbukti bahwa masih perlunya peningkatan keamanan pada semua sistem informasi pemerintah Indonesia



Situs DPR RI di Sambangi Hacker Tampilan Berganti Dewan Pengkhianat Rakyat


Situs Web Resmi DPR RI Diretas Hacker




Latar Belakang Peretasan Situs DPR RI

Disinyalir motif peretasan situs DPR RI ini adalah dari topik Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang ramai diperbincangkan,

RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari omnibus law. Dalam omnibus law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.


Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law. Salah satunya sektor ketenagakerjaan. Jika disahkan, RUU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.


Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan.


Hingga artikel ini terbit, situs DPR RI telah kembali normal setelah dilakukan perbaikan oleh tim teknis terkait.

Nah, itulah Situs DPR RI di Sambangi Hacker Tampilan Berganti Dewan Pengkhianat Rakyat


Total dibaca: 2817x | Berikan Komentar!


Penulis : Paling Viral
No Internet No Life

Cari tahu apa saja yang ada di Internet, dan informasi paling viral hari ini.

Komentar (0)
Tinggalkan Komentar
Ingatlah untuk selalu berkomentar dengan sopan sesuai pedoman situs ini
Komentar ()

Jasa Pembuatan Aplikasi Website Database Custom!

Pembuatan Website!

MUNGKIN ANDA TERTARIK

Alasan Senjata Api Dilarang di Indonesia
NULIS ?